Trump Mengancam Negara yang Melawan AS di Majelis Umum PBB

Posted on

Setelah AS mengeluarkan kebijakan atas kemudian Veto terhadap kasus Yarusalem kini AS mengancam negara-negara yang di Majelis Umum PBB menentang dan melawan kebijakan veto dari Amerika Serikat. Setalah kita ketahui bahwa Pada  hari Selasa 19 Desember 2017 lalu, Amerika Serikat (AS) juga telah mendapat kecaman dari berbagai negara atas tindakannya mengeluarkan hak veto dalam sidang yang dilakukan di Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa. Dan diketahui pula dalam sidang tersebut dikeluarkan resolusi atas Yerusalem untuk menarik deklarasi kota tersebut sebagai ibu kota Israel.

Ada sebanyak 14 anggota di DK PBB yang kemudian telah memilih mendukung atas resolusi yang diusulkan oleh Mesir. Meskipun tidak khusus menyebut kepada Trump dan Amerika Serikat, namun kemudian anggota DK PBB pula telah mengungkapkan penyesalan mendalam atas beberapa keputusan baru-baru ini atas Yerusalem. Namun kemudian hal itu dikecam Amerika Serikat. Melalui Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley telah mengatakan, kemudian bahwa apa yang terjadi di Dewan Keamanan adalah sebuah penghinaan, dan Haley pun menambahkan bahwa hal itu merupakan veto pertama yang kemudian dikeluarkan oleh AS dalam kurun waktu lebih dari enam tahun. Ia pun berujar bahwa, fakta tersebut bahwa hak veto ini dimaksudkan untuk membela kedaulatan Amerika dan juga untuk membela peran dari Amerika dalam proses perdamaian di Timur Tengah, bukannya malah menjadi sumber rasa malu bagi DK. Dan setelah AS mengeluarkan veto nya di DK PBB akhirnya AS pun mebawa sidang ini ke Majelis Umum PBB untuk kemudian melanjutkan misinya tersebut untuk memberikan veto atas Yarusalem.

Tools Broadcast WhatsApp

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengancam negara-negara yang kemudian akan melawan AS dengan memberikan voting menolak pernyataan AS yang berkaitan dengan Yerusalem. Ancaman tersebut adalah berupa pengurangan dana yang diberikan atas negara-negara tersebut. Hal itu telah disampaikan Trump dalam konferensi pers-nya di Gedung Putih, pada Rabu 20 Desember 2017 pada waktu setempat. Trump kemudian menyatakan bahwa dirinya akan terus memantau hasil voting yang dilakukan di dalam Majelis Umum PBB dan kemudian akan membuat daftar negara-negara mana saja yang kemudian menentang kepada pernyataannya.

Sebagaimana dilansir oleh AFP pada Kamis kemarin Presiden AS, Trump menyatakan “bahwa mereka kemudian telah menghabiskan ratusan juta dolar dan bahkan miliaran jika kemudian mereka memilih untuk kemudian melawan AS. Dan kami juga akan memantau hasil voting tersebut. Biarlah kemudian mereka voting untuk melawan kami. Dan Kami akan menghemat banyak. Kami tak peduli,” . itulah ancaman yang dinyatakan oleh Trump.

Dan kemudian untuk memantau hasil voting, Trump juga mengutus Nikki Haley yang merupakan Dubes AS untuk PBB. Yang nantinya dia akan melaporkan pada Trump hasil dari voting. Dan ia pun menyatakan sebagaimana dilansir BBC pada kamis 21 Desember 2017 ” bahwa Presiden kemudian akan menonton pemungutan suara ini dengan sangat hati-hati dan kemudian meminta kepadanya untuk melaporkan kembali pada negara-negara yang kemudian memberikan suara menentang AS. Kemuidian ia menyatakan pula  “akan mencatat pada setiap pemungutan suara atas masalah ini,” . hal ini ia nyatakan pada media. Dan hal ini dikemukan oleh Dubes AS untuk PBB Haley yang kemudian mendukung atas veto yang dilakukan AS sebagai jalan terbaik.

Sebelumnya juga ada sebanyak 193 orang mengadakan beberapa sesi khusus yaitu rapat darurat langka pada Kamis 21 Desember 2017 atas permintaan yang dilakukan oleh negara-negara Arab dan muslim yang tidak setuju dan mengecam keputusan Trump mengembalikan kebijakan AS selama beberapa dekade pada awal bulan ini. Dan sementara itu juga sebanyak 14 anggota Dewan Keamanan yang lainnya telah memilih rancangan undang-undang tersebut.

Amerika Serikat pun memveto sebuah rancangan atas resolusi yang dilakukan Dewan Keamanan PBB untuk menegaskan kembali atas status Yerusalem yang sampai saat ini belum terselesaikan pada hari Senin 18 Desember lalu, menyusul keputusan Presiden AS Trump untuk kemudian mengakui kota Yarusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sisa dari 14 anggota dewan lain memilih mendukung resolusi buatan Mesir tersebut. Rancangan itu sebenarnya hanya memerlukan dukungan sembilan suara dari 15 anggota di dewan untuk kemudian disetujui, termasuk kemudian tak ada veto dari anggota tetap: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China ,  dan Prancis.

Pernyataan Trump tersebut kemudian dinilai ditujukan atas beberapa negara anggota PBB yang kemudian berasal dari Afrika, Amerika Latin, dan Asia yang kemudian dianggap AS sebagai lebih rentan atas yang di tekanan AS sehingga dimungkinkan untuk kemudian menerima karena adanya ultimatum tersebut. Termasuk juga Mesir yang juga telah merancang resolusi di forum Dewan Keamanan PBB. Pada tahun lalu, Mesir telah menerima bantuan dana dari AS senilai US$ 1,2 miliar. Dan hal ini yang kemudian menyebabkan Trump memberikan atau mengeluarkan ultimatum bagi negara-negara yang kemudian menentang dan melawan atas veto-nya.

Namun, kemudian pula tidak menutup kemungkinan ancaman dari Trump juga berpengaruh di kawasan lainnya seperti Inggris misalnya. Inggris tengah seolah harap-harap cemas agar kemuidan dapat dengan cepat menegosiasikan beberapa kesepakatan dagang dengan AS pasca-Brexit. Dan juga diperkirakan, beberapa sekutu AS seperti Prancis, Inggris, Italia, Ukraina dan Jepang kemungkinan akan mendukung atas resolusi AS pada forum sidang darurat di Majelis Umum PBB. Setelah sebelumnya pula, negara-negara yang sama pula telah menyokong atas rancangan resolusi di DK PBB. Seorang diplomat pada DK PBB kemudian membocorkan bahwa ada beberapa negara seperti Hongaria, Republik Ceko , dan Kanada kemungkinan tunduk atas tekanan dari negara AS.

Intervensi yang begitu luar biasa dari Trump dalam resolusi di PBB kemudian dinilai menandai eskalasi diplomatik yang menimbulkan ketegangan terbaru atas sebuah keputusan yang kemudian telah membuat AS telah banyak dikritik dan diisolasi oleh beberapa negara. Sementara itu pula, ultimatum yang kemudian dinyatakan Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, yang disampaikannya pada sebuah surat pada para Dubes PBB, termasuk pada diplomat asal Eropa. Ia mengemukakan akan melaporkan pada Trump, negara-negar yang mendukung atas rancangan resolusi untuk menentang kebijakan AS.

Melalui suratnya, Nikki Haley menuliskan, bahwa “Sebagaimana Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden (Trump) dan AS meresponsnya secara personal. Presiden akan menyimak pemungutan suara dengan saksama dan meminta saya melaporkan padanya siapa saja yang telah melawan kami”.

Ia juga menuliskan melalui Twitter nya, Haley menulis twit, “Di PBB, kami selalu diminta untuk berbuat banyak dan memberikan banyak. Jadi, ketika kami membuat sebuah keputusan, berdasarkan keinginan rakyat AS, tentang dimana lokasi Kedubes kami, maka kami tidak mengharapkan pihak yang telah banyak kami bantu menargetkan kami.”. Sebenarnya pula, rancangan dari resolusi terbaru di Majelis Umum PBB nantinya akan sangat mirip dengan apa yang digagas pada forum DK PBB. Yang berbeda , di Majelis Umum PBB, penggunaan hak veto tidak berlaku. Rancangan resolusi itu menegaskan kembali  atas 10 resolusi di DK PBB, termasuk kemudian yang menyebutkan bahwa status terakhir Yerusalem diputuskan dalam perundingan langsung antara Palestina dan Israel. [MH]

virol tools instagram