Ketua Dewan Nasional Palestina Salimal-Zanoun mengatakan bahwa Dewan Pusat Palestina akan menggelar pertemuan di Ramallah pada pertengahan Januari mendatang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi nasional yang mendukung visi masa depan Palestina, serta meninjau kembali hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Zanaoun mendesak negara-negara Arab untuk segera mengakhiri hubungan dengan negara mana pun yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apalagi negara terkait memutuskan untuk memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.
Dirinya mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump pada awal Desember 2017 yang mengakui bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dikutip dari laman Asharq Al-Awsat, Kamis (4/1), Ia mengatakan, “Tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan secara mencolok melanggar legitimasi internasional, melalui penggunaan veto (Dewan Keamanan PBB) yang tercela, kata Zanoun”. Saat ini AS diketahui tengah memaksa Palestina untuk kembali berpartisipasi dalam perundingan damai dengan Israel. Hal ini telah ditolak tegas oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ia menilai, sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hal itu secara efektif mendiskualifikasi Washington sebagai mediator dalam perundingan damai Palestina-Israel.
Hal tersebut kemudian direspons Trump dengan ancaman. Ia mengatakan akan memangkas bantuan untuk Palestina bila tidak segera kembali ke perundingan damai dengan Israel. “Dengan rakyat Palestina yang tidak maulagi bicara damai, mengapa kita harus melakukan pembayaran masa depan yang masif ini kepada mereka?” kata Trump menyinggung telah banyaknya bantuan finansial yang digelontorkan AS untuk Palestina. Presiden Abbas dengan tegas mengecam ancaman yang diutarakan Trump dengan menyatakan bahwa Yerusalem tak dijual. “Yerusalem adalah ibu kota abadi negara Palestina dan bukan untuk dijual demi emas atau uang miliaran,” kata juru bicara Mahmoud Abbas, Abu Rudeina.
Seeblumnya seperti yang dilansir dari Republika, masyarakat Palestina mengatakan, mereka menghendaki supaya otoritas Palestina menarik utusan mereka dari Amerika Serikat (AS). Langkah tersebut disebabkan karena kliam sepihak Presiden AS, Donald Trump atas wailayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel.
Dilansir dari Arab News, Senin (1/1), Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Malki memutuskan untuk menarik Husam Zomlot sebagai utusan Palestinian Liberation Organisation (PLO) dari Washington. Langkah itu diberitakan oleh kantor berita resmi Palestina WAFA. Namun begitu, otoritas setempat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pengumuman Trump pada 6 Desember 2017 yang mengklaim Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah membuat marah orang-orang Palestina. Sehingga menyebabkan kerusuhan selama beberapa pekan. Sebelumnya diketahui bahwa seorang pejabat Palestina mengatakan, Presiden Mahmud Abbas akan menolak untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence. Dia juga mengatakanb bahwa tidak akan menerima lagi peran AS dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Klaim sepihak yang dilakukan Presiden AS tersebut telah menyebabkan 13 orang Palestina meninggal. Sebagian besar terbunuh dalam bentrokan dengan pasukan keamanan negara zionis Israel. [MIS]
