Rabu, 20/12/2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan kengancamannya kepada negara-negara yang mendukung draf resolusi terkait penolakan klaim AS yang mengatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel dan juga rencana pemindahan kedutaan Amerika untuk Israel ke wilayah Yerusalem.
Presiden AS mengancam bahwa pemerintahannya akan menghentikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung rancangan resolusi PBB yang menyeru Amerika menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel tersebut. Dikutip dari Reuters, Presiden AS tersebut mengatakan, “Mereka menerima ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, lalu mereka bersuara menentang kita. Oke, kita lihat suara mereka. Biarkan mereka bersuara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tak peduli.” Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan menggelar sidang istimewa darurat yang sangat jarang dilakukan. Sidang itu telah dilaksanakan pada Kamis, 21 Desember lalu, atas permintaan negara-negara Arab dan negara-negara muslim, untuk mendukung rancangan resolusi yang sudah diveto AS Senin lalu dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. Perlu diketahui 5 dari 15 anggota DK PBB merupakan anggota tetap dewan tersebut dan kelima anggota tetap itu masing-masing memiliki hak veto yang bergunan untuk membatalkan sebuah resolusi.
Pada sidang di DK PBB itu, 14 dari 15 negara itu mendukung rancangan resolusi yang disusun Mesir tersebut. Draf resolusi ini sendiri tidak secara spesifik menyebut AS, namun ungkapan “keprihatinan mendalam atas keputusan belakangann ini mengenai status Yerusalem.” Kemarin Nikki Haley, lewat surat kepada beberapa anggota PBB yang juga didapat Reuters, memperingatkan bahwa Trump telah meminta dia untuk “melaporkan balik negara-negara yang bersuara menentang kita.” Perwakilan resmi AS di PBB itu secara terang-terangan mengancam lewat posting Twitter bahwa “AS akan mencatat nama-nama (negara yang mendukung rancangan resolusi itu)”.
Menurut data yang diperoleh dari badan bantuan pemerintah Amerika USAID, pada 2016 AS telah menggelontorkan bantuan senilai 13 miliar dolar dalam bentuk bantuan keuangan dan militer kepada negara-negara sub-Sahara Afrika dan 1,6 miliar dolar AS kepada negara-negara di Asia Timur dan Oseania. Amerika juga memberi sekitar 13 miliar dolar kepada negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, 6,7 miliar dolar AS kepada negara-negara Asia Selatan dan Tengah, 1,5 miliar dolar AS kepada negara-negara di Eropa dan Eurasia, serta 2,2 miliar dolar AS kepada negara-negara Belahan Barat. Trump mengatakan bahwa dirinya menyukai pesan yang disampaikan Nikki kemarin di PBB, kepada semua negara yang mendapatkan uang kami tetapi kemudian menentang kami di Dewan Keamanan atau berencana bersuara melawan kami di Majelis Umum.
Sedangkan Israel sendiri menganggap bahwa Yerusalem ibu kota abadi dan tak terpisahkan miliknya, serta menginginkan semua kedutaan besar asing berada di kota ini. Namun sebaliknya, Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, tepatnya di bagian timur kota yang diduduki Israel menyusul Perang 1967 yang lalu dianeksasi namun tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional.
Lalu Bagaimana dengan Pemerintah Indonesia?
Pemerintah Indonesia konsisten terhadap pendiriannya dengan menyatakan tetap mendukung resolusi PBB untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, walaupun AS mengancam akan mencabut bantuan keuangan bagi negara-negara yang mendukung resolusi tersebut. Johan Budi selaku Juru bicara Istana Kepresidenan mengatakan bahwa sikap Indonesia yang menolak penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tidak akan berubah. Ia berkata, “Indonesia tetap konsisten sejak dulu dalam mendukung kepentingan rakyat Palestina”. Kendati ancaman Amerika untuk mencabut bantuan keuangan itu bisa berdampak buruk bagi Indonesia, namu pemerintah Indonesia mungkin sudah memikirkan alternatif jalan keluarnya yaitu mencari bantuan dari negara lain.
Progam hibah AS di Indonesia sejauh ini didominasi bantuan kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang angkanya mencapai sekitar US$432 juta sejak tiga tahun lalu, demikian menurut pejabat Bapenas. Lebih jauh, Johan mengatakan bahwa sikap Indonesia tergambar jelas dari kebijakan yang ditempuh Presiden Joko Widodo yang sejak awal menolak klaim sepihak AS yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Johan Sarjono berujar bahwa Indonesia justru mengajak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk juga mempunyai persepsi yang sama terkait Palestina.
Sebelumnya seperti yang telah disinggung di atas bahwa, Presiden AS, Donald Trump, mengancam akan memutuskan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden AS itu berkata, “Mereka mengambil jutaan dolar dan bahkan miliaran dolar dan mereka memberi suara yang menentang kita”.
Di tempat lain, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley juga memperingatkan negara anggota PBB bahwa Presiden Trump memintanya untuk melaporkan ‘siapa yang menentang melawan kita’ pada pemungutan suara pada Kamis 21 Desember lalu. Perwakilan resmi AS untuk PBB itu memperingatkan dalam sebuah surat ke belasan anggota PBB agar mereka tahu bahwa ‘presiden dan Amerika Serikat melihat pemungutan suara sebagai hal pribad “Presiden akan mengamati pemungutan suara dengan hati-hati dan sudah meminta saya melaporkan tentang negara-negara yang menentang kami. Kami akan mencatat masing-masing semua suara dalam masalah ini,” tulisnya, seperti dilaporkan wartawan yang sudah melihat surat itu.
Dikutip dari BBC Indonesia, pada Kamis (21/12) pagi, BBC Indonesia telah menghubungi Kementerian luar negeri Indonesia melalui juru bicaranya Arrmanatha Nasir, tetapi belum mendapat tanggapan. Sementara peneliti dari Pusat pengkajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI), Ibrahim Hamdani mengatakan, ancaman Presiden Trump itu “sangat mungkin” direalisasikan. Karena itulah, menurutnya, Indonesia dan negara-negara lain -yang selama ini menerima bantuan keuangan dari AS- harus mencari alternatif bantuan dari negara lain. Menurut Hamdani kemungkinan ini tidak terlalu menjadi persoalan besar bagi Indonesia. Ia berujar, “Saya kira Indonesia tidak terlalu bergantung kepada AS, karena pada era kepemimpinan Jokowi, Indonesia juga berhubungan baik dengan RRC dan Rusia yang terus mengalami peningkatan”. Ia melanjutkan, “Banyak pilihan rasional jika AS benar-benar mencabut bantuan keuangan, termasuk bagi Indonesia , untuk bisa melakukan alternatif dari negara lain, seperti Rusia, Cina atau Turki.” Dirinya juga menganggap sikap Indonesia tidak akan berubah dalam melihat persoalan di Palestina, karena sikap serupa juga ditunjukkan oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI dan sebagian besar negara-negara Eropa Barat yang selama ini menjadi mitra dekat AS. Hamdani beranggapan bahwa AS dalam masalah Yerusalem ini berdiri sendirian.
Dari Bapenas sendiri mengatakan bahwa bagaimanapun juga besaran angka program bantuan hibah dari AS ke Indonesia belum sebesar Australia, demikian menurut Kementerian perencanaan pembangunan Nasional/Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas), Uthami Sary, penanggungjawab kerjasama bilateral AS, Pasific dan Timur Tengah Bappenas mengatakan, “Sejauh ini untuk budget dari USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat) dari 2014 sampai 2017 ada sekitar US$432 juta. Yang terbesar untuk bidang kesehatan dan pendidikan yaitu sebesar 242 juta Dolar AS.” Dalam situs resminya, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), yang menjadi penanggungjawab kerjasama bantuan hibah AS, menyatakan bahwa Indonesia merupakan “mitra penting” bagi AS. Diketahui bahwa prioritas bantuan hibah AS kepada Indonesia difokuskan pada persoalan tata kelola pemerintahan yang demokratis, pelayanan dasar umum untuk kelompok paling miskin, prioritas pembangunan global, hingga pencapaian kerjasama sains. [MIS]
