Dikutip dari Detik.com (7/12), Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Rabu, 6 Desember 2017, dalam pidato kenegaraanya di Gedung Putih, Washington akhirnya mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ia dalam pidatonya tersebut juga menambahkan Pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem segera dilakukan. Dirinya berujar bahwa itulah saatnya mengakui secara resmi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Tak membutuhkan waktu yang lama, sontak umat muslim di seluruh penjuru dunia mengungkapkan penolakannya. Bukan hanya umat muslim yang menolak pernyataan Trump tersebut, beberapa elemen masyarakat internasional lain juga mengemukakan penolakannya dengan berbagai cara, mayoritas dari mereka melalui demonstarasi dan juga ungkapan kecaman kepada Presiden AS itu melalui media sosial. Tak terkecuali juga bagi pemimpin-pemimpin negara muslim, biasannya para pemimpin dunia muslim tersebut senantiasa berbeda pendapat dalam berbagai hal, baik yang terkait langsung dengan Islam, maupun tidak. Namun hal tersebut tidak terlihat dalam kasus ini. Para pimpinan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim mengecam langkah Trump tersebut. Misalnya saja antara Iran dan Saudi yang selalu berselisi dalam berbagai hal, namun dalam isu Palestinan kedua negara tersebut satu suara, yakini menolak penjajahan negara zionis Israel terhadap bangsa Palestina.
Indonesia Ikut Bersolidaritas
Tak terkecuali Indonesia, diwakili oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Indonesia mengecam langkah Trump tersebut. Dikutip melalui VOA Indonesia (7/12), Presiden Jokowi menyesalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12). Ia mengungkapkan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Jokowi juga menegaskan bahwa klaim sepihak Amerika Serikat Yerusalem sebagai ibu kota Israel dapat memicu masalah keamanan dunia (international security).
Menurut Presiden Indonesia yang dilantik pada 2014 lalu mengungkapkan bahwa pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Indonesia lanjut Jokowi, telah menjalin komunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (Organization of the Islamic Conference-OIC) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera bersidang dan menyikapi hal itu. Jokowi berujar bahwa dalam beberapa hari ini Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). Supaya organisasi yang terdiri dari negara-negara Islam tersebut segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini, dan ia (Jokowi) juga meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat itu. Jokowi juga melanjutkan bahwa Kementerian Luar Negeri RI akan memberikan pernyataan kecaman Indonesia ini melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Presiden Indonesia tersebut berkata, “Saya juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia”. Lebih lanjut, Presiden Jokowi memastikan Pemerintah dan rakyat Indonesia tetap konsisten memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka yang seutuhnya. Ia mengatakan bahwa dirinya dan rakyat Indonesia, kita semuanya, tetap konsisten, untuk terus bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya, yakini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.
Menurut Presiden Indonesia yang dikenal “populis” ini memastikan bahwa pihaknya belum akan berkomunikasi langsung dengan Presiden AS Donald Trump terkait masalah ini, sebelum digelarnya sidang OKI yang menyatukan suara dunia Islam. Presiden Jokowi berencana akan menghadiri sidang OKI yang rencananya akan digelar di Turki pada 13 Desember nanti. Menurutnya, ia akan datang di sidang OKI. “Kurang lebih nanti tanggal 13 Desember ini karena kita sudah menghubungi semua negara. Di Istanbul Turki,” terangnya.
Berbeda dengan sang Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela gelaran Bali Democracy Forum di Serpong Banten Kamis (7/12) justru lebih bersikap memastikan. Ia mengatakan akan memanggil Duta Besar Amerika Serikat, Joseph Donovan untuk meminta penjelasan terkait keputusan Presidennya tersebut yang dalam pidatonya pada Rabu lalu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Retno juga mengatakan telah berkomunikasi dengan Menlu AS, Rex Tillerson untuk menegaskan sikap Indonesia terkait langkah yang hendak Gedung Putih ambil. Kepada Menteri Luar Negeri AS itu, Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia menganggap keputusan ini dapat merusak proses perdamaian antara Israel dan Palestina, serta perdamaian di Timur Tengah secara keseluruhan. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia melalui perwakilan tetapnya untuk PBB di New York terus mempererat komunikasi dengan anggota Dewan Keamanan PBB guna merespons keputusan Trump ini.
Tak berbeda dengan sikap pemerintahnya, rakyat Indonesia pun ikut memprotes langkah Presiden AS itu. Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan merupakan negara dengan polpulasi muslim terbesar di dunia, tentu saja rakyat Indonesia akan menolak klaim Trump tersebut. Mengutip dari VOA Indonesia (8/12), Kecaman terhadap kebijakan itu juga akan disampaikan oleh sejumlah kelompok masyarakat di negeri ini, yang mengatakan kepada VOA siap melakukan aksi unjukrasa besar-besaran di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan kantor-kantor perwakilan Amerika di beberapa kota lainnya.
Agus Sudarmajid selaku Koordinator Lapangan Al-Aqsa Working Group mengatakan kepada VOA Indonesia bahwa massa aksi mereka sekitar 500-800. Namun ada beberapa NGO yang ingin ikut serta, ada sekitar 2.000-an, terangnya. Ia melanjutkan, hal tersebut di luar massa Nadhlatul Ulama (NU) yang ternyata sudah meminta izin demonstrasi terpisah dan mungkin nantinya akan bergabung dengan massa kami. Sudarmajid mengaku bahwa hal itu kebersamaan saja karena tujuannya sama. Ia juga menerangkan bahwa pihaknya belum berkoordinasi dengan pihak kedutaan tapi besok akan minta mediasi. Ia berharap semoga ada staf kedutaan yang menerima suratnya. Ia menerangkan bahwa yang sudah confirmed adalah kota Lampung, Bandung, Pontianak, Semarang dan Samarinda. Sedangkan, aksi di daerah-daerah lain masih didaftarkan, terangnya.
Sudarmaji juga mengatakan bahwa demonstrasi yang akan dilakukan seusai sholat Jumat (8/12) ini pada awalnya akan dimulai dari Kedutaan Besar Palestina di Jalan Diponegoro, Menteng, kemudian dilanjutkan dengan long march ke Kedutaan Besar Amerika di Medan Merdeka Selatan. Namun setelah pihaknya berkoordinasi dengan aparat, mengingat pertimbangan keamanan, maka demonstrasi akan dipusatkan di depan Kedutaan Besar Amerika saja dan long march dibatalkan.
Hal tersebut menunjukan bukti bahwa baik pemerintah maupun rakyat Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan Palestina. Selain hal tersebut merupakan solidaritas terhadap sesama saudara muslim, hal itu juga merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pembukaan UUD’45 Alenia Pertama. Bunyi alenia tersebut adalah “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan olehsebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Hal ini jelas menunjukan bahwa penjajahan jelas tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka demikian segala bentuk penjajahan dan penindasan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaaannya sebagai hak asasinya. [MIS]
Selanjutnya Baca: Solidaritas Tanpa Batas Bagi Sesama Muslim II
