Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak otoritas berwenang India supaya memastikan 4 juta lebih orang yang terancam tidak memiliki kewarganegaraan tetap memperoleh hak-hak dasarnya, dan akses layanan sementara klaim kewarganegaraan mereka sedang ditinjau.
Badan yang menangani pengungsi PBB atau UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) mengatakan, terlalu dini untuk mengetahui dampak dari keputusan yang dilakukan oleh otoritas India bebrapa saat yang lalu untuk mencabut lebih dari 4 juta orang dari kewarganegaraan mereka. Mereka yang terancam tanpa kewarganegaraan itu ialah warga atau keturunan mereka yang tiba di negara bagian Assam setelah Maret 1971, ketika negara Bangladesh merdeka.
Prospek yang akan terjadi nantinya begitu sangat mengkhawatirkan bagi organisasi yang mengkampanyekan diakhirinya situasi tanpa kewarganegaraan global bagi sekitar 10 juta orang menjelang tahun 2024 itu. Juru bicara UNHCR, William Spindler, mengatakan kepada VOA (02/08), bahwa status kewarganegaraan orang-orang yang dikecualikan itu hingga saat ini belum jelas.
Ia berkata, “Banyak yang mungkin akhirnya dinyatakan sebagai warga negara India di akhir proses ini. Sementara yang lainnya bisa berisiko tanpa kewarganegaraan atau ‘stateless’. Proses ini masih berlangsung dan kami (UNHR) menghimbau kepada otoritas berwenang India supaya memastikan sekalipun mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara, mereka untuk tidak dideportasi,” terang Spindler.
Juru bicara Komisaris Tinggi HAM, Ravina Shamdasani menyatakan sepakat dengan pernyataan UNHCR tersebut, terlalu dini untuk membahas status tanpa kewarganegaraan. Namun begitu, ia menyampaikan bahwa sangat penting kiranya bagi pihak berwenang India untuk memastikan bahwa proses apa pun yang dijalankan harus dilakukan secara transparan dan tidak dengan diskriminatif.
Shamdasani berujar, “Tidak boleh ada pencabutan hak (Hak Dasar atau HAM). Mereka harus memastikan bahwa orang-orang punya akses pada layanan mendasar mereka; bahwa mereka mendapat informasi yang memadai mengenai kebijakan, situasi, dan kalau diperlukan, mereka punya jalan memperoleh penyelesaian secara hukum.”
Organ-organ PBB mengatakan akan memantau dengan seksama. Mereka mendesak otoritas berwenang India untuk memberikan segala peluang dan bantuan yang diperlukan kepada jutaan orang yang dalam ketidakpastian tersebut untuk mengajukan klaim kewarganegaraan mereka.
[VOA]
