Kementerian Sosial berencana membawa program Pahlawan Ekonomi di Surabaya menjadi percontohan nasional. Dengan harapan agar UMKM secara nasional dapat berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri opening Roadshow Workshop dan Bazar Pahlawan Ekonomi Tahun 2022 di Surabaya.
Tahun ini para Pahlawan Ekonomi dari Surabaya akan memulai menjadi mentor. Mereka akan berkeliling mengenalkan startegi menjaga bisnis UMKM Marketing produk branding, hingga packaging secara nasional Khususnya di Wilayah Indonesia Timur.
Pahlawan ekonomi adalah program yang diinisiasi Mensos Risma saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Sejak tahun 2010, para ibu rumah tangga dari keluarga miskin diberi jalan untuk mengembangkan bisnis di skala UMKM melalui pelatihan dan pendampingan komprehensif.
Pahlawan ekonomi digagas dengan semangat bersama mengubah nasib warga kurang mampu. Melalui pemberdayaan UMKM, warga diajarkan dalam hal produksi, pengemasan, perizinan, hingga marketing.
Hasilnya jumlah UMKM naik pesat. Jumlah yang ikut pelatihan sebanyak 92 UMKM. Kemudian naik hingga mencapai 8.565 UMKM setelah 7 tahun berselang. Para pelaku UMKM sukses memasarkan berbagai produk hingga ke luar negeri. Tak sedikit pula dari mereka yang merekrut banyak tenaga kerja.
Menyelamatkan Perekonomian Nasional dengan UMKM?
Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Terlihat peran UMKM cukup besar terhadap perekonomian negara ini. Tak heran pemerintah melakukan banyak upaya serius untuk menggenjot UMKM.
Masyarakat pun secara riil nampak terbantu dengan adanya program pahlawan ekonomi dan yang serupa. Program pahlawan ekonomi ini mendorong masyarakat untuk optimal ikhtiar mengetuk pintu rezeki dengan berbisnis. UMKM yang didirikan pun sangat padat karya bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, dapat bermanfaat bagi sekitar. Namun kita perlu memperhatikan dari sudut pandang lain secara komprehensif.
Per september 2021 jumlah rakyat miskin di Indonesia sekitar 26 juta orang. Yakni mereka yang pendapatannya kurang dari 480 ribu perbulan perorang atau sekitar 2 juta perkeluarga. Upaya mengubah nasib rakyat miskin dengan mendorong mereka untuk berwirausaha sejatinya tidak bertentangan dengan konsep islam. Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah. Tapi islam juga menekankan bahwa pemimpin (negara) bertanggungjawab atas rakyatnya, menjadi pelayan dan pengayom rakyat.
Indonesia sejatinya bukanlah negara miskin. Negara ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Sayangnya pengelolaannya kurang tepat. SDA dikuasai oleh segelintir orang, perusahaan, bahkan perusahaan asing. Hal itu sah di mata hukum yang berlaku saat ini. Padahal kalau saja semua SDA itu dapat kita kelola sendiri, tentu hasilnya dapat kita nikmati. Sebagaimana islam mengatur kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum wajib dikelola negara untuk kepentingan umum, tidak boleh diprivatisasi. Disini peran pemerintah mestinya memiliki paradigma pelayan urusan rakyat, sehingga aturan yang diberlakukan harus untuk kepentingan rakyat, bukan korporat.
Pendapatan negara dari pengelolaan SDA akan sangat membantu negara melayani kebutuhan rakyat. Bukankah pemerintah sering mengeluh BUMN rugi hingga harga subsidi dikurangi bahkan dicabut? Rakyat akan lebih sejahtera jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Yaitu jika perindividu rakyat dapat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan dengan mudah. Itulah standar kesejahteraan rakyat dalam kacamata ekonomi islam.
Sehingga apakah pahlawan ekonomi mampu mengubah nasib negeri? mungkin iya, tapi skalanya terbatas. Upaya menggenjot UMKM akan sia sia jika tidak diiringi dengan upaya komprehensif memperbaiki ekonomi secara sistemik. Di antaranya mngembalikan hasil pengelolaan kepemilikan umum untuk rakyat sepenuhnya dan mengubah standar kesejahteraan rakyat. []
Iffah Wardatun Hamro
(Eterna Foundation Purbalingga)
