Parlemen Norwegia mengesahkan sebuah beleid (undang-undang negara itu) yang berisikkan larangan cadar yang menutup sebagian dan juga seluruh wajah seorang wanita. Peraturan tersebut diberlakukan di lembaga-lembaga pendidikan negara itu. Rancangan undang-undang (RUU) tersebut berlaku bagi siswa dan guru, serta para staf di lembaga-lembaga pendidikan saat jam belajar-mengajar dilangsungkan.
RUU itu didukung mayoritas dalam pemungutan suara dua putaran yang digelar terpisah selama tiga hari berturut-turut, yakni sesuai dengan prosedur yang berlaku di Parlemen Norwegia. Dilaporkan oleh The Local Norwegia, yakni salah satu media stempat, anggota parlemen dari Partai Sosialis Kiri, Merah dan Hijau secara tegas menentang RUU itu.
Larangan Cadar di Norwegia
Partai Sosialis Kiri mendukung larangan bagi para staf pengajar tetapi tidak untuk para siswa di sana. Namun sikap sebaliknya justrus dipertunjukan oleh para anggota Partai Kemajuan yang dikenal anti-imigrasi. Dengan keputusan tersebut, mereka menyatakan kegembiraanya. Seorang anggota parlemen dari Partai Kemajuan, Ashild Bruun-Gundersen, mengatakan kepada media Norwegia, Bergens Tidende bahwa “Ini berita yang sangat bagus. Ketika pada tahun 2003 lalu kami mengusulkan larangan total atas niqab dan burqa, kami semua ditertawakan. Kami melihat sekarang bahwa kami telah berhasil membawa lingkungan politik beralih ke sudut pandang kami”. Ia melanjutkian, “Dalam beberapa tahun ke depan, kami percaya bahwa politisi Norwegia akan siap untuk mengesahkan larangan total niqab di depan umum“.
Niqab sendiri merupakan sebutan lain bagi cadar yang menutup wajah sepenuhnya dengan hanya celah kecil untuk melihat/mata. Sedangkan burqa ialah cadar yang menutupi kepala dan tubuh dengan jala di bagian mata. Perangan penggunaa cadar di sekolah-sekolah Norwegia tersebut bukan tanpa penolakan, selama masa penggodokan RUU tersebut, beberapa lembaga pendidikan banyak yang menolaknya.
Bahkan Sekolah Ekonomi Norwegia menyebutnya dengan “aneh dan dramatis”. Adapun Universitas Bergen dan Universitas Sains dan Teknologi Norwegia menyatakan haltersebut tidaklah diperlukan. University of Agder dan Norwegian Police University College juga mengkritik hal tersebut.
Perlu diketahui bahwa usulan larangan cadar di sekolah di negara itu mulai digagas pada tahun lalu.
ruun-Gundersen kepada Bergens Tidende menyatakan, “Larangan itu adalah sinyal yang jelas bahwa di Norwegia kami berharap untuk melihat wajah satu sama lain. Kami akan terus bekerja menuju pelarangan total, dan yakin beberapa pihak akan siap untuk itu dalam beberapa tahun mendatang”.
Larangan Cadar di Negara Lain
Larangan sejenis juga telah disahkan oleh negara tetangganya di Skandinavia, seperti Denmark yang telah berlaku efektif pada 1 Agustus lalu.Meskipun larangan tersebut dikritik oleh kelompok-kelompok aktivis hak asasi manusia (HAM), termasuk Amnesty International, namun negara-negara tersebut tidak bergeming.
Hal serupa juga ditemuai di salah satu negara bagian Kanada, yakni Quebec. Otoritas di sana mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan cadar atau burqa, kemarin. Aturan ini mulai berlaku secara efektif pada 1 Juli 2018. Larangan penggunaan cadar dan penutup wajah ini berlaku bagi warga di sana, terutama mereka yang bekerja di sektor publik, seperti halnya pegawai negeri, guru, polisi, dan juga karyawan sebuah rumah sakit.
Perdana menteri negara Quebec tersebut, Philippe Couillard pada Kamis (19/10) mengatakan, “Melayani dan menerima fasilitas publik harus dilakukan dengan wajah terbuka karena alasan keamanan komunikasi dan identifikasi. Kita berada dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Anda berbicara kepada saya, saya harus melihat wajah Anda. Sederhana,” terangnya. Namun begitu, undang-undang tersebut masih memungkinkan pengecualian penggunaan cadar jika dalam keadaan tertentu, meskipun begitu mereka tidak memberikan penjelasannya secara rincian.
Baca Selanjutnya Larangan Cadar di Barat II
