Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menolak meminta maaf karena tindakannya yang diangga telah mencampuri catatan penegakan hak asasi manusia Arab Saudi dengan menuntut kerajaan itu untuk membebaskan sejumlah aktivis. Padahal, ketegangan diplomatik kedua negara diprediksi bisa memberi efek buruk, yakni merugikan relasi bisnis Ottawa-Riyadh. Termasuk perjanjian penjualan kendaraan lapis baja Kanada kepada Saudi senilai US$15 miliar.
Seperti dikutip dari AFP pada Kamis (9/8), PM Kanada di Otttawa telah mengatakan, “Kanada akan selalu menyuarakan secara kuat dan jelas baik secara pribadi atau publik terkait masalah hak asasi manusia”. Ia melanjutkan, “Kami tidak berharap akan menjalin hubungan yang buruk dengan Saudi. Ottawa mengakui bahwa Riyadh telah menunjukkan sejumlah kemajuan terkait HAM,” paparnya.
Pernyataan tersebut dilontarkan PM Kanada itu sebagai bentuk tanggapannya terkait pertikaian antara Kanada dan Saudi yang baru-baru ini terjadi hingga memicu pengusiran diplomat Kanada dari Riyadh. Meski menolak meminta maaf, Trudeau mengatakan menteri luar negerinya, yakni Chrystia Freeland, bahwa ia telah melakukan pembicaraan panjang dengan Menlu Saudi, yakni Adel al-Jubeir sebagai upaya menyelesaikan pertikaian diplomatik antara Saudi dan Kanada. Trudeau juga mengatakan, “Pembicaraan diplomatik terus dilakukan.” paparnya.
Kisruh diplomatik antara Riyadh dan Ottawa bermula dari protes yang dilontarkan otoritas Kanada terhadap pemimpin regional negara-negara Teluk tersebut. Ottawa berulang kali menuntut supaya Saudi membebaskan sejumlah aktivis yang masih ditahan di sana, salah satu yang ditangkap adalah pegiat hak-hak asasi manusia (HAM), yakni Samar Badawi. Penangkapan tersebut dilakukan beberapa minggu pasca puluhan pegiat hak perempuan di kerajaan tersebut ditahan dan dituduh membahayakan keamanan nasional dan bekerja sama dengan musuh negara (ancaman keamanan nasional). Meskipun demikian, sebagian dari mereka (pegiat hak perempuan Arab Saudi) telah dibebaskan. Permintaan Pemerintah Kanada tersebut dianggap rezim Raja Salman sebagai bentuk “campur tangan” atau intervensi atas masalah dalam negerinya. Selain mengusir duta besar Kanada, otoritas Saudi juga menarik duta besarnya di Kanada.
Tak hanya sampai di situ, Saudi bahkan mengambil langkah tegas dengan memutus hubungan dagang dan kerja sama pendidikan dengan negara di Amerika Utara tersebut. Tindakan lainnya dengan melarang maskapai Saudi Arabia untuk menyetop penerbangan langsung dari dan menuju Ottawa akibat kisruh tersebut. Pemerintah Arab Saudi juga dikabarkan berencana untuk memulangkan seluruh warga Saudi yang tengah melakukan perawatan medis di Kanada. Sementara itu di Riyadh, Menteri Luar Negeri Saudi, al-Jubeir menegaskan bahwa negaranya menolak seluruh upaya mediasi dengan Kanada dan menyatakan bahwa kerajaan tengah mempertimbangkan hukuman lainnya bagi negara itu.
Ia mengatakan kepada wartawan, “Tidak ada hal untuk dimediasi. Kanada telah melakukan kesalahan besar dan kesalahan itu harus diperbaiki” papar al-Jubeir. Meskipun begitu, menlu Saudi tersebut tidak menjelaskan lebih rinci terkait “hukuman” seperti apa yang sedang dipertimbangkan negara petro dolar terbesar tersebut.
Saat ditanya mengenai para aktivis yang masih ditahan di Saudi, Menlu al-Jubeir menegaskan kembali sikap pemerintah yang menganggap para tahanan itu telah melakukan kontak dengan entitas asing (mengancam keamanan negara). Meskipunn begitu, dirinya tak merinci tuduhan terhadap para aktivis yang ditahan tersebut. Ia berujar bahwa, “Masalahnya bukan soal HAM, ini masalah keamanan nasional,”. Ia menambahkan, “Arab Saudi tidak ikut campur urusan dalam negeri Kanada dengan cara apa pun. Oleh karena itu, Kanada juga harus memperbaiki sikapnya terhadap kerajaan Saudi,” terangnya.
RESPON AS
Meregangnya hubungan Riyadh-Ottawa membuat Amerika Serikat terjepit di antara kisruh diplomatik dua sekutu dekatnya tersebut. Washington melalui Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak untuk berpihak pada salah satu sekutunya tersebut dengan mengatakan bagwa permasalahan itu harus diselesaikan antara kedua negara yang tengah bertikai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert di Washington pada Kamis (9/8) lalu mengatakan bahwa, “Kedua belah pihak harus bisa menyelesaikan masalah ini bersama secara diplomatik. Kami, AS, tidak bisa menyelesaikan ini bagi mereka.”
Pernyataan tersebut dilontarkan Pemerintah AS menyusul terjadinya kisruh diplomatik antara dua sekutu dekatnya, Saudi dan Kanada hingga memicu pengusiran duta besar Kanada dari wilayah Saudi.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketegangan antara kedua negara bermula dari protes yang dilontarkan Kanada terhadap Kerajaan Saudi. Pemerintah Trudeau berulang kali menuntut Riyadh untuk membebaskan sejumlah aktivis yang masih ditahan di sana, dan salah satu yang ditangkap ialah pegiat HAM Samar Badawi. Penangkapan tersebut dilakukan beberapa minggu setelah puluhan pegiat hak perempuan ditahan karena dituduh oleh Pemerintahan Kerajaan Saudi telah membahayakan keamanan nasional serta tuduhan bahwa mereka telah bekerja sama dengan musuh negara.
Meski menyatakan tidak mau berpihak, Nauert mengatakan bahwa Amerika tetap merasa khawatir dengan sikap Saudi yang masih menahan para aktivis HAM tersebut. Washington juga mendesak Riyadh untuk menghormati proses hukum bagi para tawanan aktivis itu.
Dikutip dari APF, Nauert memaparkan, “Amerika Serikat menghormati kebebasan yang diakui secara internasional dan juga kebebasan individu. Ini tidak akan berubah.” Ia meneruskan, “Saya bisa memberitahu Anda [wartawan] bagaimana pun kita telah mengangkat masalah ini dan saya akan berhenti [berkomentar] sampai di sini. Beberapa masalah terkait ini kami diskusikan secara pribadi dengan teman, mitra, serta sekutu kami.” Salah seorang pejabat Kemlu AS lainnya mengatakan bahwa Pemerintah Amerika tengah meminta Pemerintahan Raja Salman supaya memberikan informasi lebih terkait penangkapan sejumlah aktivis tersebut.
Seperti dikutip dari CNN, pejabat anonim di sana mengarakan bahwa, “Kami terus mendorong rezim Saudi untuk memastikan supaya semuanya dilakukan dengan dasar menghormati proses hukum, dan menyediakan informasi terkait penuntutan dan status hukum kasus-kasus yang menjerat para aktivis itu.”
