Sunarko selaku Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri yang dilansir melalui Kompas.com menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara zionis Israel selama negara tersebut tidak mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh. Hal itu dia ungkapkan oleh Sunarko saat dirinya menjadi pembicara dalam diskusi media berjudul “Indonesia Bersama Palestina” Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2017.
Ia menyatakan bahwa Israel tidak memberi kemerdekaan secara penuh kepada Palestina. Selama Israel tidak sepakat maka indonesia memilih tidak ingin ada hubungan diplomatik dengan Israel. Sunarko juga menuturkan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sudah ditegaskan sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Melalui upaya diplomatik dan politik luar negeri, Indonesia selalu menyuarakan dukungan dan solidaritas dari berbagai negara terhadap persoalan masalah negara Palestina.
Sunarko mengatakan bahwa tak terbantahkan, Indonesia (berada) bersama Palestina. Ia melanjutkan, “Dan sampai kapanpun, Indonesia akan selalu bersama perjuangan rakyat Palestina, hinga Palestina meraih kemerdekaan. Seperti diketahui, Bangsa Indonesia telah bersama Palestina sejak 70 tahun yang lalu,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, klaim Israel atas wilayah Yerusalem Timur yang telah menjadi bagian dari Palestina, bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Maka dari itu, Indonesia selalu mendorong upaya menuju kemerdekaan Palestina, salah satunya dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di Istanbul, Turki pada 13 Desember 2017.
Sunarko mengatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Atas dasar itulah, Indonesia akan selalu ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Ia juga dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dalam forum KTT LB OKI, Indonesia berupaya keras agar dunia melihat dan memberikan perhatian lebih kepada Palestina. Ini merupakan langkah konkret Pemerintah Indonesia agar Palestina mendapatkan hak-haknya sebagai sebuah bangsa dan negara. Menurutnya, salah satu masalah besar dalam konflik Israel-Palestina adalah status kota Yerusalem. Pada 1980, Israel menyatukan Yerusalem Barat dan Timur sekaligus mengklaim kota itu sebagai ibu kota negara Yahudi tersebut. Namun, Palestina juga mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Saling klaim Yerusalem ini menjadi salah satu ganjalan dalam proses perdamaian di Timur Tengah hingga hari ini.
Masalah lain yang menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina adalah kebijakan Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah pendudukannya. Kebijakan tersebut dilakukan sejak Partai Likud berkuasa di Israel pada tahun 1977. Sampai pada tahun 2003, terdapat sekitar 220.000 warga Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang pada dasarnya wilayah ini milik Palestina. Selain itu, masih ditambah sekitar 200.000 warga Yahudi di Jerusalem dan wilayah yang diduduki sejak 1967. Kondisi yang sudah memanas sejak 1948 itu, semakin membara setelah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota resmi Israel.
Namun demikian, Indonesia akan selalu berdiri di barisan bangsa Palestina. Hal ini karena konstitusi Indonesia yang mengamanatkan bahwa penjajahan diseluruh muka dunia harus dihapuskan. Komitmen Indonesia ini ternyata mendapat respon positif dari berbagai pihak. Salah satunya Pemerintah Yordania yang memuji Indonesia atas dukungannya terhadap Palestina. Indonesia dianggap telah mempertahankan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina usai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyatakan bahwa kota ini merupakan ibu kota Israel. Presiden Trump juga mengeluarkan kebijakan pemindahan Kantor Kedubes AS untuk Israel ke Jerusalem. Tak hanya itu, dukungan Pemerintah Indonesia bagi kemerdekaan Palestina juga dinilai oleh Yordania sangat luar biasa. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besa Yordania untuk Indonesia, Walid Al Hadid usai menghadiri diskusi publik The Future of Palestine, The Road to Unity, Independence and Peace pada Jumat 15 Desember 2017.
Menurut Duta Besar Yordania untuk Indonesia itu, Pemerintah Indonesia melakukan langkah yang sangat luar biasa sebagaimana saya sampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk program membangun kapasitas. Salah satu langkah pemerintah Indonesia yang diapresiasi pihaknya ialah membangun rumah sakit di Gaza. Peran Indonesia juga menurutnya sangat penting dalam rangka menciptakan perdamaian dan stabilitas di negara Timur Tengah, khususnya Palestina yang masih di bawah dijajah bangsa Israel. Meenurut Walid, konflik di Palestina berkaitan erat dengan kemanusiaan. Siapapun harus terlibat mendukung kemerdekaan Palestina terlepas dari apapun agama yang dianut karena konflik Israel-Palestina bukanlah sebuah konflik agama.
Sebelumnya juga, yaitu beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo juga telah menghadiri Organisasi Konferensi Islam (OKI) istimewa yang khusus membahas Jerusalem di Istanbul, Turki. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi bersama kepala negara dari berbagai negara mendukung ditetapkannya Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina. Hal ini juga diapresiasi oleh duta besar itu. Walid menganggap bahwa keterlibatan Presiden Jokowi dalam sidang istimewa OKI merupakan salah satu dukungan yang nyata dan penting bagi Palestina dalam melawan kebijakan Trump. Ia berujar, “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo”.
