Bertempat di ibu kota Turki, Istanbul, Kepala negara dan menteri dari berbagai negara muslim menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI). Dalam KTT tersebut, negara-negara Islam menyerukan negara-negara dunia untuk mengakui Yerusalem Timur, yang saat ini diduduki Israel, sebagai ibu kota Negara Palestina. Dilansir dari Reuters dan AFP, Kamis (14/12/2017), dalam Komunike Final yang menjadi pernyataan akhir untuk KTT OKI tersebut, negara-negara anggota OKI menegaskan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Komunike ini juga ditampilkan dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri Turki. Komunike tersebut berbunyi, “Menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina dan mengundang seluruh negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya”.
Komunike itu juga menyatakan penolakan dan kecaman keras atas keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS,) Donald Trump terkait status Yerusalem. Dalam pernyataan akhir Komunike tersebut, neger-negara anggota OKI secara bulat menyatakan bahwa pihaknya menolak dan mengecam keras keputusan sepihak oleh Presiden Amerika Serikat yang mengakui Al-Quds (nama Arab untuk Yerusalem) sebagai ibu kota Israel, negara yang menduduki.
Pernyataan tersebut juga menyampaikan bahwa menolaknya sebagai (keputusan) tidak valid dan tidak memiliki nilai apapun secara hukum, dan menganggapnya sebagai serangan terhadap hak-hak historis, hukum, natural dan nasional rakyat Palestina, merusak secara sengaja seluruh upaya perdamaian, mendorong ekstremisme dan terorisme, dan ancaman bagi perdamaian serta keamanan internasional. Pernyataan lain berjudul “Deklarasi Istanbul” yang diterima wartawan usai KTT OKI selesai digelar, juga menyerukan kepada Amerika Serikat, dalam hal ini pemerintahan Trump untuk mencabut keputusan kontroversialnya tersebut. Berikut penggalan bunyi deklarasi tersebut, “Kami mengundang pemerintahan Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusannya yang tidak sah yang mungkin memicu kekacauan di kawasan, dan menarik kembali langkahnya yang salah”.
KTT OKI juga turut dihadiri oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang memperingatkan bahwa tidak ada perdamaian atau stabilitas di Timur Tengah hingga Yerusalem diakui sebagai ibu kota Palestina. Ia juga menyebut bahwa langkah Trump itu secara tidak langsung telah menarik negaranya dari perannya sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah (karena dianggap sudah tidak netral). Abbas menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima peran apapun dari Amerika Serikat dalam proses politik mulai sekarang. Karena jelas mereka bias terhadap Israel. Pernyataan akhir KTT OKI menyepakati seruan Abbas itu, dengan menyebut langkah Trump soal Yerusalem sama saja ‘pengumuman penarikan pemerintah AS dari perannya sebagai sponsor perdamaian’ anatar Palestina-Israel.
Dalam KTT tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga turut mengumandangkan penolakan negaranya terkait klaim Trump tersebut. Ia menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pidato yang secara tegas menolak pengakuan Presiden Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Berikut penggalan pidato Jokowi, “Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras,” terangnya.
Maka dari itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh negara OKI dapat bersatu dan mengesampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina. Ia menyatakan bahwa isu Palestina harus merekatkan kita kembali. Kita bulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa keputusan Presiden AS itu tidak saja melukai hati umat Islam, namun juga melukai rasa keadilan umat manusia. Tal hanya itu, keputusan sepihak tersebut juga dinilai melanggar berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina.
Dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan enam poin penting usulan sikap negara anggota OKI. Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Kedua, Presiden mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya. Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik. “Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI”. Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina. Keenam, Jokowi berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, terang Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut.
Pernyataan tersebut sekaligus menguatkan posisi Indonesia untuk membela harkat dan martabat bangsa Palestina dengan menolak penguasaan atau penjajahan bangsa Israel terhadap wilayah Palestina tersebut. Maka dengan demikian komitmen Indonesia dalam membela Palestina, baik oleh rakyatnya maupun pemerintahannya tidak dapat disangsikan lagi kebenarannya. Ditambah lagi menguatnya glombang protes terkait keputusan sepihak Presiden AS tersebut menunjukan bahwa bangsa Indonesia ingin benar-benar menghapuskan segala macam bentuk penjajahan di muka bumi ini.
[MIS]
